Kelas : 4 EB 14

Dosen :Loso Kartono

KONVERGENSI IFRS YANG DIJADIKAN ACUAN OLEH IAPI TERHADAP SAK

Akuntansi Persediaan

Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah jumlah biaya yang harus diakui sebagai aktiva dan konversi selanjutnya sampai pendapatan yang bersangkutan diakui. Pernyataan inimenyediakan pedoman praktis dalam penentuan biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunannya menjadi nilai realisasi bersih (netrealisable value). Pernyataan ini juga menyediakan pedoman rumus biaya yangdigunakan untuk membebankan biaya pada persediaan. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini : Persediaan adalah aktiva:(a) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; (b) dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau (c) dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalamproses produksi atau pemberian jasa.Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali,misalnya, barang dagang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. Persediaan juga mencakupi barangjadi yang telah diproduksi, atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksiperusahaan, dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalamproses produksi. Bagi perusahaan jasa, persediaan meliputi biaya jasa sepertidiuraikan dalam paragraf 16, di mana pendapatan yang bersangkutan belum diakuiperusahaan.

Persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yanglebih rendah (the lower of cost and net realizable value). Biaya Persediaan Biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi danbiaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yangsiap untuk dijual atau dipakai (present location and condition).

Biaya Pembelian. Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajaklainnya (kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh perusahaan kepadakantor pajak), dan biaya pengangkutan, penanganan dan biaya lainnya yang secaralangsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskondagang (trade discount), rabat dan pos lain yang serupa dikurangkan dalammenentukan biaya pembelian.

Dalam keadaan yang jarang terjadi, biaya pembelian yang meliputi selisih valutaasing yang timbul secara langsung dalam perolehan persediaan yang ditagih dalamvaluta asing, diperkenankan sebagai perlakuan alternatif seperti yang diuraikandalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 10 tentang Transaksi DalamMata Uang Asing. Selisih valuta asing tersebut terbatas pada yang ditimbulkan daridevaluasi atau depresiasi suatu mata uang yang cukup besar dan terhadap peristiwa.

Konvergensi IFRS tentang Asset  Tetap

PSAK 16 (Revisi 2007maupun PSAK 16 (1994) mengatur bahwa suatu aset tetap (aktiva tetap) yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset (aktiva) pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Sedangkan dalam PSAK 16 (Revisi 2007), selain pengukuran dengan nilai perolehan tersebut masih ada pilihan model pengukuran lain. PSAK 16 (Revisi 2007) dalam Par. 29 mengatur mengenai Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Aset Tetap, “Suatu entitas harus memilih model biaya (cost model) dalam par. 30 atau model revaluasi (revaluation model) dalam par. 31 sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama.” Dengan demikian, berdasarkan PSAK 16 (Revisi 2007), setiap entitas mempunyai 2 pilihan pencatatan akuntansi untuk pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal, yaitu : (1) model biaya historis atau (2) model revaluasi. Sedangkan PSAK 16 yang lama (1994) tidak memperbolehkan penggunaan model revaluasi dalam pengukuran aktiva tetap. Dalam PSAK 16 (1994) dinyatakan: “Penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Keuangan menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aktiva tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aktiva tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama “Selisih penilaian kembali aktiva tetap.”

Asset keuangan : Utang dan Piutang – PSAK 50 & 55

Aset Keuangan adalah asset yang tidak berwujud. Nilai dari asset ini tergantung dari nilai arus kas/uang yang akan kita terima dimasa yang akan datang, semakin besar nilai arus kas yang akan kita terima dimasa yang akan datang maka semakin tinggi nilai dari asset keuangan tersebut. Pihak yang setuju untuk melakukan pembayaran kas/ klaim atas asset keuangan tersebut disebut emiten atau issuer sedangkan penerima klaim disebut sebagai investor.

Pada pengakuan awal menggunakan nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung:

-          Dibebankan untuk aset keuangan atau kewajiban keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan menambah nilai perolehan untuk lainnya

-          Pengukuran aset keuangan

•         Nilai wajar

•         Biaya diamortisasi

•         Biaya  (penggunaan terbatas hanya jika nilai wajar tidak dapat ditentukan)

-          Penyisihan piutang à mengikuti aturan penurunan nilai instrumen keuangan, berdasarkan bukti obyektif pada tanggal neraca.

-          Reklasifikasi antar instrumen mengikuti aturan tainting rule.

-          Derecognition  kombinasi pendekatan risk  & reward dan control. Evaluasi atas risk and  reward dilakukan terlebih dahulu setelah itu baru transfer of control.

Kelas : 3 EB 14

Dosen : Mia Rosmaya

Visiting Her Majesty

I will travel to London to visit the Queen of England. Being a clever fellow, I will disguise myself as a prince and walk into Buckingham Palace as if I owned it. After receiving directions from the chambermaid, I will step into the Queen’s bedroom and surprise Her Royal Highness with a hearty slap on the back. Then, of course, I will tip my hat, bow, and deliver the usual compliments. After uncorking a bottle of champagne, we will exchange pleasantries and talk about our families for over an hour. I will show her my photograph album and my stamp collection, and she will show me hers. After a thoroughly entertaining visit, I will trade addresses with Her Majesty and then kiss her goodbye–on the fingertips of her white gloves, of course.

Kelas : 3 EB 14

Dosen : Mia Rosmaya

Benefits of Inflation Indexed Bonds

Most of these were issued by the government and according to news agency Reuters, the largest publisher of English followed by Israel, Sweden, the United States, Canada and Australia. But many companies also publishes an index linked bonds, particularly companies engaged in the field of commodities, utilities and retailers of other goods whose prices are influenced by the rate of inflation. They use the indexation of bonds because they feel that their income will rise or fall if the inflation rate to rise or fall.

On the other hand, inflation indexed bonds are also giving publishers protection from inflation risk. By issuing inflation indexed bonds, the issuer can lower interest costs for bonds issued by this bond eliminates the risk premium is often part of the yield on the bonds are redeemed at par value. What is meant here as the risk premium is the difference between the nominal interest rate minus the usual bonds of inflation. More details here. The amount of yield of the bond is redeemed at par value in general is the sum of 3 components, namely the real yield, the estimated rate of inflation throughout the tenor of the bonds and the inflation risk premium. Because of inflation indexed bonds are free from the risk of inflation, then yieldnya not contain the inflation risk premium. That is, if the actual inflation rate equal to inflation expectations, then the cost of inflation indexed bonds will be less than the cost of ordinary bonds that contain elements of the inflation risk premium.

For investors, the main benefits of inflation indexed bonds is that bonds provide investors long-term assets with fixed real yield that is free from the risk of inflation. It’s different from ordinary investors in the bonds that are historic terpapari on inflation risks. Investors in inflation indexed bonds, including those who avoid the risk of inflation. They are willing to accept a relatively low rate of return on bonds indexation of the average investor. By investors, inflation indexed instruments are also used for hedging transactions (hedging). This type of bond investors include pension funds, investment management companies and individuals who try to protect the purchasing power of money in the future. Many companies also invest in bonds indexation to ensure that long-term operating costs are not disrupted due to inflation. Type of new debt instruments are designed for all categories of investors who want the assurance of real results.

Demand for such securities is growing rapidly in Europe, as indicated in the pension fund in the UK. They invest about 22% of the average portfolio in the portfolio in 2002. From the allocation to bonds is the biggest in the index-linked bonds, which overall represent 8% of the total portfolio. It is estimated, the share of index-linked bond in the portfolio of pension funds continue to rise. Originally, the equity is used as the primary instrument for pension fund managers to protect their assets from inflation. However, the decline in equity markets and then the world of corporate scandals has rocked investor confidence in equities, including the managers. Instead they then began to move some of their funds to fixed income securities. In order to protect themselves from inflation, they choose the indexation of bonds, particularly those beracuan rate of inflation. In addition, this bond is also a means of diversification.

Benefit indexation bond better feel for the length of investment because of the risk of significant inflation in general occur in the long term. In addition, changes in the inflation rate have a smaller impact on the value of short-term bonds than on long-term bonds. Therefore, both publishers and investors are more interested in the indexation of bonds that have long tenor of the shorter tenured bonds indexation.

Nama : Lazuardi

Kelas : 3 EB 14

Dosen : Mia Rosmaya

Why do you prefer to be alone? You live a solitary life. You smile at yourself, but not at anyone else. Other students give her a wide berth, as if afraid she would stain their neat uniforms. Nobody wanted to be her friend. Once I saw her with tears in her eyes . I asked her, “lettuce, what’s wrong?” But she quickly put on a smile and simply sai, “ I’m ok. Don’t worry about me.” I finally left her in school backyard. She didn’t know that I knew she cried alone there for a long time that day. What did they do to hurt you, lettuce? What made you cry? I wish I could help you.

“Hi, lettuce!” I greeted her one morning as she was entering the classroom. She just smiled and went straight to her chair. Most students in my class don’t like her just because her uniform is always shabby and because she never tries to socialize with others in or outside school.

I wish I could get to know you better, lettuce. It must be hard living in your own world, where people see you as an alien. But you shouldn’t let them get you down. Just because you’re different from the others. It doesn’t mean they’re better than you. Don’t be sad, and don’t shun them.

One day I went home late. I walk to and from school every day since my house is within walking distance. When I crossed a road near my house, I saw lettuce at the red light. I approached her and asked, “Hi, lettuce! What are you doing here?” she locked surprised (did I detect a bit of embarrassment?) to see it was me, but she replied, “ I’m working. I sell candies, drinks and stuff here everyday.” I tried to strike up a conversation with her, and after a while she seemed comfortable enough to talk to me. That afternoon was a turning point in my life.

Later on I found out that lettuce had to work as a street vendor after her father died and her mom left to be a migrant worker in dubai. The amazing thing is she still has time to teach English for free to children in her neighborhood.

N P M    : 20207646

Kelas     : 4 EB 14

Dosen   : Loso Kartono

IFRS merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board (IASB). Standar Akuntansi Internasional (International Accounting Standards/IAS) disusun oleh empat organisasi utama dunia yaitu Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB), Komisi Masyarakat Eropa (EC), Organisasi Internasional Pasar Modal (IOSOC), dan Federasi Akuntansi Internasioanal (IFAC). Badan Standar Akuntansi Internasional (IASB) yang dahulu bernama Komisi Standar Akuntansi Internasional (AISC), merupakan lembaga independen untuk menyusun standar akuntansi. Organisasi ini memiliki tujuan mengembangkan dan mendorong penggunaan standar akuntansi global yang berkualitas tinggi, dapat dipahami dan dapat diperbandingkan.

Natawidnyana (2008), menyatakan bahwa Sebagian besar standar yang menjadi bagian dari IFRS sebelumnya merupakan International Accounting Standards (IAS). IAS diterbitkan antara tahun 1973 sampai dengan 2001 oleh International Accounting Standards Committee (IASC). Pada bulan April 2001, IASB mengadospsi seluruh IAS dan melanjutkan pengembangan standar yang dilakukan. Struktur IFRS International Financial Reporting Standards mencakup:

• International Financial Reporting Standards (IFRS) – standar yang diterbitkan setelah tahun       2001

• International Accounting Standards (IAS) – standar yang diterbitkan sebelum tahun 2001

• Interpretations yang diterbitkan oleh International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)

– setelah tahun 2001

• Interpretations yang diterbitkan oleh Standing Interpretations Committee (SIC)

– sebelum tahun 2001

PSAK akan dikonvergensikan secara penuh dengan IFRS melalui 3 tahapan yaitu tahap adopsi, tahap persiapan akhir, dan tahap implementasi. Tahap adopsi dilakukan  pada periode 2008-2011 meliputi aktivitas IFRS ke PSAK, persiapan infrastruktur, evaluasi terhadap PSAK yang berlaku. Pada 2009 proses adopsi IFRS / IAS mencakup:

1.     IFRS 2 Share-based  payment

2.    IFRS 3 Business combination

3.    IFRS 4 Insurance contracts

4.    IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations

5.    IFRS 6 exploration for and evaluation of mineral resources

6.    IFRS 7 financial instruments disclosures

7.    IFRS 8 segment reporting

8.    IAS 1 presentation of financial statement

9.    IAS 8 accounting policies, changes in accounting estimates

10. IAS 12 income taxes

11.  IAS 21 the effects of changes in foreign exchange rates

12. IAS 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans

13. IAS 27 Consolidated and separate financial statements

14. IAS 28 Investments in associates

15. IAS 31 Interests in joint ventures

16. IAS 36 Impairment of assets

17. IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets

18. IAS 38 Intangible assets

Pada tahun 2010 adopsi IFRS / IAS mencakup:

1.     IFRS 7 Statement of Cash Flows

2.    IFRS 20 Accounting for government grants and disclosure of government assistance

3.    IFRS 24 related party disclosures

4.    IFRS 29 Financial reporting in hyperinflationary economics

5.    IFRS 33 Earnings per share

6.    IFRS 34 Interim Financial Reporting

7.    IFRS 41 Agriculture

Sedangkan arah pengembangan konvergensi IFRS meliputi:

1.     PSAK yang sama dengan IFRS akan direvisi atau akan diterbitkan PSAK yang baru

2.    PSAK yang tidak diatur dalam IFRS, maka akan dikembangkan

3.    PSAK industry khusus akan dihapuskan

4.    PSAK turunan dari UU tetap dipertahankan

Secara garis besar ada empat hal pokok yang diatur dalam standar akuntansi.Yang pertama berkaitan dengan definisi elemen laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan. Definisi digunakan dalam standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tertentu harus dicatat dan

dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya. Yang kedua adalah pengukuran dan penilaian. Pedoman ini digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan (pada tanggal neraca). Hal ketiga yang dimuat dalam standar adalah pengakuan, yaitu kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan. Yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Komponen keempat ini digunakan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Suatu informasi dapat disajikan dalam badan laporan (Neraca, Laporan Laba/Rugi) atau berupapenjelasan (notes) yang menyertai laporan keuangan (Chariri, 2009). Konverjensi ke IFRS di Indonesia Indonesia saat ini belum mewajibkan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan IFRS melainkan masih mengacu kepada standar akuntansi keuangan lokal. Dewan Pengurus Nasional IAI bersama-sama dengan Dewan Konsultatif SAK dan Dewan SAK merencanakan tahun 2012 akan menerapkan standar akuntansi yang mendekati konvergensi penuh kepada IFRS.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mematuhi Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau IFRS sepenuhnya. Batas waktu yang ditetapkan bagi seluruh entitas bisnis dan pemerintah untuk menggunakan IFRS adalah 1 Januari 2012. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mulai pada tahun 2012 pun akan beralih ke IFRS. Menanggapi hal tersebut, maka SAP selaku penyedia software aplikasi bisnis terkemuka di dunia akan berperan aktif dalam membantu perusahaan di Indonesia  mempersiapkan peralihan ke sistem pelaporan berstandar internasional atau IFRS. Hal tersebut dikemukakan oleh Setiadji Sunarsan, Consulting Country Manager Field Service Department PT  SAP Indonesia pada Selasa, 18/05/2010.

Kelas : 3 EB 14

Dosen : Mia Rosmaya

UNIVERSITY GUNADARMA
Jl. K.H Noor Ali, Kalimalang-Bekasi

No. : 007/180290/UG/XIII/2010 Bekasi March 18, 2011
Subject: Seminar

Dear.
Gunadarma University Students

Assalamu’alaikum wr. Wb.
In connection with the rise of Anarchist action and the more widespread use of illicit drugs Among students, it is Very Important That We act together, We hereby invite Mr / Mrs to attend the seminars That We conduct:
The event will from Insha Allah be held on:
Day : Saturday Date March 19
Time : 08.00 s.d 14:00
Venue : Room J167
Similarly, We submit this letter, hopefully the father / mother cans understand. For your attention and cooperation father / mother. We give thanks.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Chief Organizer

( Lazuardi )

Seseorang berhak menyandang gelar Akuntan bila telah memenuhi syarat antara lain: Pendidikan Sarjana jurusan Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Perguruan Tinggi yang telah diakui menghasilkan gelar Akuntan atau perguruan tinggi swasta yang berafiliasi ke salah satu perguruan tinggi yang telah berhak memberikan gelar Akuntan. Selain itu juga bisa mengikuti Ujian Nasional Akuntansi (UNA) yang diselenggarakan oleh konsorsium Pendidikan Tinggi Ilmu Ekonomi yang didirikan dengan SK Mendikbud RI tahun 1976.
Profesi Akuntan Pendidik

Akuntan pendidik adalah profesi akuntan yang memberikan jasa berupa pelayanan pendidikan akuntansi kepada masyarakat melalui lembaga – lembaga pelayanan yang ada, yang berguna untuk melahirkan akuntan-akuntan yang terampil dan peofesional. Profesi akuntansi pendidik sangat di butuhkan bagi kemajuan profesi akuntansi itu sendiri, karena di tagan mereka para calon-calon akuntan dididik.

Akuntan pendidik harus dapat melkukan transfer knowladge kepada mahasiswanya, memiliki tinggkat yang tinggi dan menguasi pengetahuan bisnis dan akuntansi, tekhnologi informasi dan mampu mengembangkan pengetahuanya melalui pendidikan. Akuntan Pendidik,  bertugas dalam pendidikan akuntansi yaitu mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi dan melakukan penelitian di bidang akuntansi.

Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik

Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI – KAPd) didirikan melalui rapat pembentukan pada tanggal 16 Maret 1996 di Jogyakarta. Dalam rapat pembentukan tersebut juga ditetapkan Pengurus IAI-KAPd Periode 1996-1999. Rencana stratejik yang terdiri dari Visi, Misi, Nilai-nilai, Sasaran, dan Program Pengembangan IAI-KAPd pertama kali disusun melalui rapat kerja Pengurus Periode 1996-1999 pada tanggal 23 Juli 1996.

Selanjutnya berdasarkan keputusan Rapat Anggota IAI-KAPd yang diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2006 di Padang Sumatera Barat dalam rangkaian acara Simposium Nasional Akuntansi ke sembilan, kami pengurus IAI-KAPd periode 2006-2008 memperoleh kepercayaan untuk melanjutkan pengurus IAI-KAPd yang sama pada periode 2004-2006 yang telah mengakhiri masa baktinya.

Pemakaian Gelar Akuntan (Accountant) di Indonesia sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 yang menyatakan bahwa gelar akuntan hanya diberikan kepada mereka yang memiliki ijazah akuntan dari universitas Negeri (seperti misalnya Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dll) atau badan perguruan tinggi lain yang dibentuk menurut Undang-Undang atau diakui Pemerintah; sedangkan untuk ijazah lainnya harus mendapatkan persetujuan dari Panitia Ahli yang diangkat oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Sebelum gelar akuntan dapat digunakan, akuntan berijazah harus mendaftarkan namanya untuk dimuat dalam suatu register negara yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan.

Akuntan pemerintah adalah akuntan profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi dalam pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun terdapat banyak akuntan yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja di Badan Pengawas Keuangan dan Pembagian (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA), dan instansi pajak.
KODE ETIK PROFESI
Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang professional supaya tidak dapat merusak etika profesi.

Jenis – Jenis Pengawasan Belanja Pembangunan

Anggaran Negara dugunakan untuk membiayai proyek-proyek yang mempunyai batas waktu tertentu. Sehingga dalam pelaksanaan anggaran belanja, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan membutuhakan suatu pengawasan agar pelaksanaannya belanja berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Agar aktivitas pengendalian atau pengawasan Keuangan Negara berjalan dengan baik, maka perlu adanya penempatan fungsi pengawasan sejajar dengan fungsi-fungsi manajemen yang lain.

Menurut Revrison Baswir (1998:12) jenis-jenis pengawasan dapat dibedakan berdasarkan objek, ruang lingkup dan metode pengawasannya.

1. Pengawasan Berdasarkan Objeknya

a. Pengawasan Terhadap Penerimaan Negara

Pengawasan penerimaan Negara dapat dibedakan lagi menjadi 2 bagian yaitu pengawasan terhadap penerimaan pajak dan bea cukai, dan pengawasan terhdap penerimaan bukan pajak. Bila pengawasan terhdap penerimaan pajak dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak dan pengawasan terhadap penerimaan bea cukai dilakukan oleh Kantor Inspeksi Bea dan Cukai, maka pengawasan terhadap penerimaan bukan pajak dilakukan oleh KPKN. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspeksi Pajak ditujukan baik kepada wajib pajak perorangan maupun pada wajib pajak badan yang ditunjuk oleh Undang-undang perpajakan untuk memotong atau memungut pajak orang lain. Pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh kepala Inspeksi bea dan cukai ditujukan terhadap bendaharawan penerima/penyetor tetap inilah yang menerima pembayaran dari setiap orang atau badan yang menggunakan jasa dari bea dan cukai. Pengawasan terhadap penerimaan bukan pajak dilakukan oleh KPKN terhadap jumlah-jumlah setoran yang telah diterima oleh bendaharawan khusus penerima/penyetor tetap. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan pertanggungjawaban bendaharawan penerima/penyetor tetap untuk masing- masing Departemen atau lembaga Negara yang menguasai suatu jenis penerimaan bukan pajak.

b. Pengawasan Terhadap Pengeluaran Negara

Pengawasan terhadap pengeluaran Negara lebih kompak daripada pengawasan terhadap penerimaan negara. Hal ini karena pengawasan pengeluaran Negara tidak hanya dilakukan dalam waktu sedangkan atau sesudah berlangsung kegiatan, tetapi juga dilakukan pada waktu sebelum diadakannya pengeluaran. Pengawasan terhdap pengeluaran Negara yang terjadi dari belanja rutin dan belanja pembangunan ini, pada umumnya ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan APBN.

2. Pengawasan Menurut Sifatnya

a. Pengawasan Preventif, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum dimulainya pelaksanaan suatu kegiatan, atau sebelumnya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

b. Pengawasan Detektif, adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban bendaharawan. Pengawasan detektif biasanya dilaksanakan setelah dilakukan tindakan yaitu dengan membandingkan antara hal yang telah terjadi dengan hal yang seharusnya tejadi. Di samping itu, pembiayaan yang telah ditentukan itu telah mengetahui kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Pengawasan Menurut Ruang Lingkup

a. Pengawasan Internal

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berasal dari lingkungan internal organisasi. Fungsi pengawasan internal ini diselanggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektor Jendral (IRJEN), Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten (Itwildakap) dan Inspektorat Wilayah Daerah Kota Madya (Itwildako).

b. Pengawasan Eksternal

Suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif. Di Indonesia pengawasan eksternal ini diselenggarakan olegh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan secara langsung oleh masyarakat.

Profesi Akuntan biasanya dianggap sebagai salah satu bidang profesi seperti organisasi lainnya, misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Beberapa syarat sehingga masyarakat sebagai objek dan sebagai pihak yang memerlukan profesi, mempercayai hasil kerjanya. Adapun ciri profesi menurut Harahap (1991) adalah sebagai berikut:

1. Memiliki bidang ilmu yang ditekuninya yaitu yang merupakan pedoman dalam melaksanakan keprofesiannya.

2. Memiliki kode etik sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku anggotanya dalam profesi itu.

3. Berhimpun dalam suatu organisasi resmi yang diakui oleh masyarakat/pemerintah.

Akuntan bersertifikat Akuntan Publik memperoleh pengakuan atas kompetensinya dalam bidang akuntansi keuangan, auditing, dan bidang-bidang terkait, sehingga mempunyai kualifikasi baik sebagai Akuntan publik, Auditor ekstern, Auditor intern, Akuntan intern, maupun Akuntan Pendidik. Sertifikat Akuntan Publik merupakan salah satu persyaratan utama untuk mendapatkan izin praktik sebagai Akuntan Publik dari Departemen Keuangan.Akuntan publik dikategorikan sebagai auditor eksternal. Lingkup kerjanya berkisar pada Kewajaran Laporan Keuangan, Kecurangan (fraud) & ketidakberesan (irregularities).

Izin akuntan publik dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Akuntan yang mengajukan permohonan untuk menjadi akuntan publik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

• Memiliki nomor Register Negara untuk Akuntan.
• Memiliki Sertifikat Tanda Lulus USAP yang diselenggarakan oleh IAPI.
• Apabila tanggal kelulusan USAP telah melewati masa 2 tahun, maka wajib menyerahkan bukti telah mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) paling sedikit 60 Satuan Kredit PPL (SKP) dalam 2 tahun terakhir.
• Berpengalaman praktik di bidang audit umum atas laporan keuangan paling sedikit 1000 jam dalam 5 tahun terakhir dan paling sedikit 500 (lima ratus) jam diantaranya memimpin dan/atau mensupervisi perikatan audit umum, yang disahkan oleh Pemimpin/Pemimpin Rekan KAP.
• Berdomisili di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti lainnya.
• Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
• Tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin akuntan publik.

Dalam skala internasional, akuntan public dikenal dengan CPA (Certified Public Accountant) yang merupakan system penyaringan yang baku bagi mereka yang akan melakukan praktik sebagai akuntan publik maupun bagi yang ingin mendapatkan sertifikasi atas kompetensi di bidang akuntansi dengan memperoleh gelar CPA. Standar, pedoman dan sertifikasi akuntan publik dikelola oleh AICPA (American Institute of Certified Public Accountant) sedangkan di Indonesia dikelola oleh IAI.

Di Amerika Serikat, akuntan yang berpraktek disebut Certified Public Accountant(CPA), Certified Internal Auditor (CIA) dan Certified Management Accountant (CMA). Perbedaan jenis sertifikasi adalah dalam hal jenis-jenis jasa yang ditawarkan walaupun mungkin saja satu orang memiliki lebih dari satu sertifikat. Sebagai tambahan banyak pekerjaan akuntansi dikerjakan oleh seseorang tanpa memiliki sertifikasi namun di bawah pengawasan seorang akuntan bersertifikat.

Menurut Hery (2005) internal audit berkembang sebagai salah satu cara perusahaan untuk mengatasi tingginya resiko akibat semakin pesatnya persaingan dan economic turbulence yang sulit diprediksi. Hiro (2002) dalam Hery (2005) mengatakan jasa audit internal yang berkualitas akan berpengaruh secara nyata terhadap kinerja perusahaan. Diaz (2002) dalam Hery (2005) melakukan penelitian mengenai peran akuntan perusahaan terhadap good corporate governance, menyimpulkan bahwa auditor internal sangat berperan dalam membantu manajemen dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan, serta mengurangi kecurangan.

Dengan demikian pemeriksa Intern (Internal Auditor) harus memahami sifat dan luasnya pelaksanaan kegiatan pada setiap jajaran organisasi, dan juga diarahkan untuk menilai operasi sebagai tujuan utama. Hal ini berarti titik berat pemeriksaan yang diutamakan adalah pemeriksaan manajemen. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan memahami kebijaksanaan manajemen (direksi), ketetapan rapat umum pemegang saham, peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang berkaitan. Supaya pengertian auditor dapat menjadi lebih jelas maka sebelum membicarakan lebih lanjut tentang pengertian Internal Auditor terlebih dahulu penulis menguraikan pengertian Internal Control (pengawasan intern), Pengawasan intern mempunyai peranan yang sangat penting bagi suatu organisasi perusahaan. Pengawasan intern merupakan alat yang baik untuk membantu manajemen dalam menilai operasiperusahaan guna dapat mencapai tujuan usaha. AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) memberikan pengertian Internal Control sebagai berikut :
Internal control comprises the plan of organization and all of the coordinated methods and measures adopted within a business to safeguad its cassets, chek the accuracy and realibility of its accounting data,promate operational efficieny, and encourage adhrence to prescribed manegerial policies. Atau jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia akan tampak sebagai berikut :
Pengawasan Intern meliputi susunan organisasi dan semua metode serta ketentuan yang terkoordinir dan dianut dalam perusahaan untuk melindungi harta benda miliknya, memeriksan kecermatan dan seberapa jauh data akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong ditaatinya kebijaksanaan perusahaan yang telah digariskan.